UMP Yogyakarta dipatok 1,8 juta rupiah

14 views

Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menetapkan besaran Upah Tenaga Kerja atau Upah Minimum Negara (UMP). Pemerintah daerah telah memutuskan bahwa akan ada peningkatan 4,30% pada tahun 2022.

Aria Nugrahadi, Direktur Dinas Kepegawaian dan Imigrasi DIY, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, “Upah minimum negara bagian DIY untuk 2022 ditetapkan naik 4,30% di atas Rp 1.840.915,53, Rp 75.915,53 atau UMP 2021.” Jumat, 19 November 2021.

Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 ditetapkan. Besaran UMK untuk DIY adalah Kota Yogyakarta Rp. 2.153.970 (Rp. 84.440 atau naik 4,08%), Kabupaten Sleman, Rp. 2.01.000 (sampai dengan Rp 97.500 atau Rp 5,12%); Kabupaten Bantul Rp 1.916.848 (peningkatan Rp 74.388 atau 4,04%), Kabupaten Kulon Progo Rp 1.904.275 (peningkatan Rp 99.275 atau 5,50%) dan Kabupaten Gunungkidul Rp .7 atau .0,3% Rp 1.900,00

Baca Juga :  Potret kehidupan tragis Diana yang menghantui




Apa pendapat Anda tentang artikel ini?


Upah tertinggi dalam data adalah Kota Yogyakarta dan upah terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Kesenjangan upah antara kedua wilayah tersebut menurun 15,2% dibandingkan tahun 2021.

Arya mengatakan, “Upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan gubernur akan diterapkan mulai 1 Januari 2022.”

Baca: Pertumbuhan UMP Jateng Ditargetkan Capai 10%

Aria mengatakan, keputusan UMP dan UMK 2022 akan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan surat dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Terkait dengan No. BM/383/HI.01.00/XI/2021
Penentuan penyajian data ekonomi dan ketenagakerjaan
Upah minimum tahun 2022.

Ia mengatakan pengupahan merupakan rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat pekerja, unsur wirausaha, unsur pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS) dan unsur akademisi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum negara dan upah minimum kota/kabupaten dihitung berdasarkan rumus perhitungan upah minimum dengan menggunakan data BPS yang meliputi pertumbuhan ekonomi atau inflasi, rata-rata konsumsi per kapita, dan jumlah anggota rumah tangga. . , dan banyak anggota keluarga yang bekerja,” katanya.

Aria mengatakan, rasio upah di DIY dibandingkan dengan bupati di daerah perbatasan provinsi berpotensi menutup kesenjangan upah yang disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini inflasi. Menurutnya, pikiran
Salah satu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk menutup kesenjangan upah dan mewujudkan keadilan antar daerah.

“Pengusaha wajib memungut dan melaksanakan struktur dan skala pengupahan di perusahaan, dan upah bagi pekerja/buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun ditetapkan menurut struktur dan skala pengupahan. perusahaan.Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitasnya,” ujarnya.

(WHS)